Menteri Prabowo Buka Suara soal Tambang Emas Martabe Mau Diambil Alih Negara
09/02/2026 15:00
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani buka suara merespons rencana ambil alih tambang emas Martabe. Selama ini, tambang emas martabe di Sumatera Utara digarap dan dikelola PT Agincourt Resources.
Rencana tersebut mencuat usai dicabutnya izin tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) karena dianggap memicu bencana banjir Sumatera.
Rosan mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah mengkaji aspek hukum, teknis produksi, hingga aspek bisnis terhadap PT Agincourt Resources.
"Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut juga telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.
Rosan juga menjelaskan telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources. Isi surat itu mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.
Kementerian Investasi berkoordinasi dengan Satgas PKH dan Kementerian terkait pencabutan izin tersebut guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.
"Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional," kata Rosan
"Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah...
🔗 Baca di sumber asli
← Kembali ke Beranda